Tragedi pembantaian yang terjadi pada tahun 1965-1966 merupakan salah satu episode tergelap dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965, yang dituding dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tuduhan ini kemudian memicu gelombang kekerasan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan PKI, mengakibatkan ratusan ribu hingga jutaan korban jiwa.

Latar belakang dari tragedi ini tidak bisa dilepaskan dari situasi politik Indonesia pada awal 1960-an. Saat itu, PKI merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia dengan basis massa yang luas, terdiri dari buruh, petani, dan intelektual. Kedekatan PKI dengan Presiden Soekarno semakin memperkuat posisinya, tetapi juga menimbulkan ketegangan dengan kelompok militer dan organisasi keagamaan. Ketegangan ini mencapai puncaknya setelah peristiwa G30S 1965, di mana enam jenderal dan satu perwira militer tewas dalam kudeta yang gagal.

Setelah peristiwa tersebut, militer di bawah pimpinan Soeharto bergerak cepat menuduh PKI sebagai dalang utama di balik kudeta. Tuduhan ini dijadikan dalih untuk melancarkan pembersihan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Kampanye anti-komunis ini tidak hanya dilakukan oleh militer, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat dan kelompok keagamaan. Di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara, terjadi pembantaian massal terhadap mereka yang dicurigai sebagai komunis.

Pembunuhan dilakukan secara brutal, sering kali tanpa melalui proses hukum. Korban tidak hanya anggota PKI, tetapi juga orang-orang yang tidak bersalah seperti petani, buruh, dan keluarga mereka. Banyak yang ditangkap, disiksa, dan dieksekusi secara massal. Angka pasti korban sulit dipastikan karena minimnya dokumentasi resmi, tetapi estimasi korban berkisar antara 500.000 hingga lebih dari satu juta orang.

Tragedi ini meninggalkan dampak yang sangat besar, baik secara politik maupun sosial. Secara politik, peristiwa ini menandai berakhirnya era Presiden Soekarno dan awal dari rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Orde Baru menerapkan kebijakan anti-komunisme yang ketat, melarang PKI dan segala bentuk aktivitas yang berbau komunis. Selama 32 tahun, narasi resmi Orde Baru mendominasi sejarah Indonesia, menempatkan PKI sebagai musuh utama bangsa.

Secara sosial, pembantaian ini meninggalkan luka yang dalam. Keluarga korban sering kali mengalami stigma, diskriminasi, dan tekanan sosial. Mereka hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun, sementara keadilan bagi para korban hampir tidak pernah terwujud.

Setelah Reformasi 1998, pembahasan mengenai tragedi ini mulai dibuka. Beberapa aktivis, sejarawan, dan organisasi hak asasi manusia mencoba mengungkap fakta-fakta yang selama ini disembunyikan. Meski begitu, upaya untuk mencari keadilan menghadapi banyak tantangan, termasuk resistensi dari kelompok tertentu yang ingin mempertahankan narasi resmi Orde Baru.

Tragedi pembantaian PKI 1965-1966 mengingatkan kita akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pentingnya belajar dari sejarah. Peristiwa ini adalah cerminan betapa kekuasaan dapat disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan. Generasi muda perlu memahami sejarah ini, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Sejarah harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga.